*Diskusi Publik DPW PPI Sulsel
Direktur Lembaga Monitoring Sosial Media, Win and Wise Comm, Anwar Abugaza melontarkan pemikiran bahwa tak satu pun aktivitas manusia lepas saat ini dari Sosial Media (Sosmed).
Bahkan kasus absurd (mustahil) sering menjadi bahan kampanye untuk menjatuhkan lawan calon kepala daerah.
Hal ini dia sampaikan pada Diskusi Publik Dewan Pengurus Wilayah Poros Pemuda Indonesia (DPW PPI) Sulsel di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/11/2015).
"Tak ada satu pun yang luput dari sosial media, bukan hanya hal-hal positif tapi negatif. Termasuk kampanye pada Pilkada serentak 2015 ini," ujarnya.
Sebelum memulai, Anwar menyabet mic dari tangan moderator sekaligus Ketua PPI Sulsel, Taqwa Bahar.
Anwar pun memilih berdiri ketimbang duduk bersama pembicara dari Mapolda Sulselbar, Bawaslu RI, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Misna M Attas.
"Kampanye negatif bukan hanya tuduhan saja tapi dilengkapi dengan foto editan yang bisa dibilang negatif campaign. Beberapa kasus di daerah entah itu betul atau tidak maka itu langsung dilempar ke sosial media. Inilah sosial media menampung semua," ujarnya.
Anwar Abugaza mengatakan semestinya masyarakat dan tim pemenangan memaksimalkan sosial media untuk meminimalisir kecurangan.
"Kita hanya melihat saat ini hanya digunakan untuk hal-hal yang tak substansi," ujarnya.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kerman Birops Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar, Kompol Mustari meminta saksi, tim pemenangan dan masyarakat untuk menyebarluaskan ke sosial media (sosmed) hasil pemilu berupa C1 plano sehabis perhitungan.
"Jadi mesti semua tim paslon memfoto hasil c1 plano, satu masukan untuk teman KPU dan Panwaslu," ujarnya.
Kompol Mustari menganggap cara ini sangat efektif untuk mencegah kecurangan struktural selama pemilihan.
“Hal ini lah yang kami pakai selama sehingga data kami valid,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota KPU Sulsel, Misna M Attas memandang tema diskusi Demokrasi yang Santun dan Amanah sebagai Wujud Kedewasaan Berpolitik dengan mengangkat golongan putih (golput).
"Sekarang ini kami terus menekan angka golput dengan sosialisasi dan kemudahan regulasi," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa golput ideologis terjadi karena adanya pemilih yang memboikot pemilihan.
Menurut, mantan Aktivis HMI ini, beberapa negara melakukan wajib pilih namun khusus Indonesia hanya hak pilih.
"Di beberapa negara lain memberikan denda dan sanksi saat memilih, tapi kita belum karena masih hak pilih," ujarnya.
Paslon Bisa Berbuat Curang Tanpa Hukuman
Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, Dr Anwar Ilyas meminta pemerintah pusat untuk menghentikan Pilkada serentak.
"Saya sudah mengalami maka hentikanlah Pilkada ini, ada berapa banyak orang yang berteman bermusuhan hanya karena kepentingan sesaat dan uang saja," ujarnya.
Dosen Hukum Unhas ini menganggap peraturan tindak perkara sengketan hasil pemilu membuat tim pasangan calon bisa berbuat curang.
Menurut Amir, Mahkamah Konstitusi (MK) tak akan mengadili proses lagi melainkan hasil suara.
“Jika begitu, andaikan ada paslon berbuat curang maka itu tak akan dipertimbangkan MK. Jika Anda tak melaporkan ke Panwaslu hanya mencatatnya, nanti kita catat dulu baru ungkap di MK. Itu tak akan dipertimbangkan dalam sidang sengketan hasil pemilu, jadi memang harus diselesaikan di tingkatan Panwaslu,” ujarnya.
Amir menganggap peraturan baru akan memperbesar potensi kecurangan dalam Pilkada. Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu) tak pernah bisa menyelesaikan perkara.
“Selama saya jadi Ketua Panwaslu, kami tak pernah bisa mengeksekusi karena memang kita tak punya kewenangan, jadi memang selalu saja mental di Gakumdu. Kita hanya rekomendasi, entalah itu dijalankan KPU atau tidak karena Panwaslu hanya bisa begitu saja,” ujarnya. (*)
