Tidak Ada Piala Dunia Tahun Ini
1 minggu yang lalu
PEMERINTAH Kota Makassar menjadi leading sektor untuk Apel Kebangsaan di depan Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Senin (2/9/2019) siang.
 |
| Aksi damai Makassar dari Indonesia di Monumen Pembebasan Irian Barat, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Senin (2/9/2019). |
Elemen masyarakat yang hadir yakni organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) Kota Makassar, OPD Kota Makassar, Ormas dan komponen Masyarakat Kota Makassar dengan tema Apel Kabangsaan "Dari Makassar untuk Indonesia Damai"
Mereka menyampaikan perdamaian atas kerusuhan dan rasis yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kasus ini bermula kala terjadi aksi protes Manokwari, Papua, Senin (19/8). Kondisi ini terjadi setelah aksi protes warga Papua diwarnai ricuh, blokade dan, pembakaran.
Kericuhan di Manokwari bermula dari berbagai unjuk rasa kelompok mahasiswa Papua yang diduga mendapat tindakan diskriminatif dan rasis.
Unjuk rasa ini memperingati Perjanjian New York 1962 antara Indonesia dan Belanda.
Rusuh terjadi di Jayapura, Sentani Papua Barat, Malang Jawa Timur; Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; Sula, Maluku; Bandung, Jawa Barat.
Bahkan, sempat terjadi kerusuhan di Asrama Papua Makassar, Jl Lanto Daeng Pasewang, Senin (19/8/2019) malam.
Setelah itu, Pemerintah Kota Makassar menginisiasi penggalangan solidaritas damai untuk Papua. (*)
Berikut facebook live Deklarasi Damai Makassar untuk Indonesia:
Deklarasi Damai Makassar untuk Indonesia:
a. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk menjaga persatuan dan soliditas umat dalam menciptakan suasana kondusif dan stabilitas Kamtibmas di wilayah masing - masing.
b. Mendukung sepenuhnya upaya aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan mengamankan oknum - oknum yang berusaha untuk terus melakukan provokasi antara elemen - elemen anak bangsa yang dapat menciptakan konflik horizontal.
c. Menghimbau kepada umat dan elemen bangsa untuk tidak mudah terpengaruh upaya provokatif dan senantiasa bersikap arif dalam menerima dan menyebarkan informasi kepada siapapun juga, terhindar dari upaya pembenturan antara elemen anak bangsa.
d. Mendukung Pemerintah Pusat agar segera mengkonsolidasikan dan memberikan pernyataan tegas, agar tokoh - tokoh yang ada di Papua Barat dan Papua, serta seluruh elemen anak bangsa agar kondisi Papua Barat dan Papua dapat segera terkendali, dan senantiasa untuk kembali menciptakan suasana Persaudaraan yang harmonis di kalangan anak bangsa.
e. Mendorong Pemerintah dan aparat hukum untuk segera bertindak profesional dan proporsional terhadap oknum - oknum provokator dengan adil dan konsisten sesuai perundang - undangan hukum yang berlaku, terkhusus kepada oknum-oknum yang secara lantang menolak eksistensi dan kedaulatan NKRI.
f. Menghimbau kepada seluruh komponen media elektronik, online, dan cetak agar senantiasa memberitakan peristiwa ini secara benar, adil, dan penuh hikmah serta kebijaksanaan, sehingga dapat menciptakan kondusifitas dan Kamtibmas di wilayah NKRI.
g. Menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan sandarkan diri kepada Ilahi Robbi, permantap ibadah serta tawakkal kepada Allah SWT.(*)
Papua adalah kita, dan kita adalah Papua
 |
| Dr Syamsuddin Radjab SH MH |
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Dr Syamsuddin Radjab SH MH mengatakan, Papua adalah bagian dari Indonesia.
Pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua sudah menjadi wilayah yang tak terpisahkan dengan Indonesia dalam ketetapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 14 Juli 1945.
Hal ini dikuatkan dengan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 berupaya penyerahan Belanda kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari wilayah NKRI melalui fasilitasi PBB dan yang terakhir hasil referendum penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 masyarakat Papua yang ingin melepaskan diri penjajah Belanda dan bergabung dengan Indonesia.
Menurutnya, secara historis, budaya dan ekonomi, masyarakat Makassar mempunyai peran penting untuk membebaskan Papua dari cengkraman penjajah Belanda melalui operasi Mandala berpusat di Makassar.
Selain itu, akulturasi budaya Makassar dan Papua serta kemajuan ekonomi yang dipelopori para pedagang dari Makassar.
Monumen pembebasan Irian Barat saat ini masih berdiri di Jl Jenderal Sudirman.
"Kala itu, Makassar atau Sulsel menjadi punggung perjuangan saat itu untuk membebaskan Irian Barat," katanya Direktur Jenggala Center ini, Sabtu (31/8/2019).
Jenggala Center adalah lembaga think thank bentukan dari Jusuf Kalla.
Selain itu, suku Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar adalah pembangun dasar ekonomi dari Papua dan Papua Barat.
"Itu sangat jelas kita bisa lihat pembangunan ekonomi di Manokwari, Jayapura, Wamena, Puncak Jaya dan daerah lainnya. Pokok katanya, dari sepanjang pesisir hingga pegunungan sumbangsi masyarakat Sulsel sangat berperan penting,” katanya.
Bahkan, lanjut Syamsuddin, sepanjang garis perbatasan dengan Papua Nugini, sektor pendidikan dan ekonomi sangat ditopang dengan para perantau yang berasal dari Sulawesi Selatan, baik sebagai guru, pedagang dan pekerja lainnya disektor non-formal yang memajukan Papua.
“Papua adalah kita, dan kita adalah Papua”, tutupnya.
Lihat juga video orasi kebangsaan dari aktivis di Makassar!
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang uji coba kereta api di Barru, Jumat (3/6/2016).
Ia uji coba di atas rel kereta listrik bersama dengan masyarakat Barru.
Rel kereta api sudah melampaui 14 km yang akan membentang dari Makassar-Barru.
Terlihat masyarakat senang menaiki mesin penarik ini.
Bagaimana laju keretanya, berikut video yang dikirimkan oleh staf Pemprov Sulsel! (*)
*Diskusi Publik DPW PPI Sulsel
Direktur Lembaga Monitoring Sosial Media, Win and Wise Comm, Anwar Abugaza melontarkan pemikiran bahwa tak satu pun aktivitas manusia lepas saat ini dari Sosial Media (Sosmed).
Bahkan kasus absurd (mustahil) sering menjadi bahan kampanye untuk menjatuhkan lawan calon kepala daerah.
Hal ini dia sampaikan pada Diskusi Publik Dewan Pengurus Wilayah Poros Pemuda Indonesia (DPW PPI) Sulsel di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/11/2015).
"Tak ada satu pun yang luput dari sosial media, bukan hanya hal-hal positif tapi negatif. Termasuk kampanye pada Pilkada serentak 2015 ini," ujarnya.
Sebelum memulai, Anwar menyabet mic dari tangan moderator sekaligus Ketua PPI Sulsel, Taqwa Bahar.
Anwar pun memilih berdiri ketimbang duduk bersama pembicara dari Mapolda Sulselbar, Bawaslu RI, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Misna M Attas.
"Kampanye negatif bukan hanya tuduhan saja tapi dilengkapi dengan foto editan yang bisa dibilang negatif campaign. Beberapa kasus di daerah entah itu betul atau tidak maka itu langsung dilempar ke sosial media. Inilah sosial media menampung semua," ujarnya.
Anwar Abugaza mengatakan semestinya masyarakat dan tim pemenangan memaksimalkan sosial media untuk meminimalisir kecurangan.
"Kita hanya melihat saat ini hanya digunakan untuk hal-hal yang tak substansi," ujarnya.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kerman Birops Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar, Kompol Mustari meminta saksi, tim pemenangan dan masyarakat untuk menyebarluaskan ke sosial media (sosmed) hasil pemilu berupa C1 plano sehabis perhitungan.
"Jadi mesti semua tim paslon memfoto hasil c1 plano, satu masukan untuk teman KPU dan Panwaslu," ujarnya.
Kompol Mustari menganggap cara ini sangat efektif untuk mencegah kecurangan struktural selama pemilihan.
“Hal ini lah yang kami pakai selama sehingga data kami valid,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota KPU Sulsel, Misna M Attas memandang tema diskusi Demokrasi yang Santun dan Amanah sebagai Wujud Kedewasaan Berpolitik dengan mengangkat golongan putih (golput).
"Sekarang ini kami terus menekan angka golput dengan sosialisasi dan kemudahan regulasi," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa golput ideologis terjadi karena adanya pemilih yang memboikot pemilihan.
Menurut, mantan Aktivis HMI ini, beberapa negara melakukan wajib pilih namun khusus Indonesia hanya hak pilih.
"Di beberapa negara lain memberikan denda dan sanksi saat memilih, tapi kita belum karena masih hak pilih," ujarnya.
Paslon Bisa Berbuat Curang Tanpa Hukuman
Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, Dr Anwar Ilyas meminta pemerintah pusat untuk menghentikan Pilkada serentak.
"Saya sudah mengalami maka hentikanlah Pilkada ini, ada berapa banyak orang yang berteman bermusuhan hanya karena kepentingan sesaat dan uang saja," ujarnya.
Dosen Hukum Unhas ini menganggap peraturan tindak perkara sengketan hasil pemilu membuat tim pasangan calon bisa berbuat curang.
Menurut Amir, Mahkamah Konstitusi (MK) tak akan mengadili proses lagi melainkan hasil suara.
“Jika begitu, andaikan ada paslon berbuat curang maka itu tak akan dipertimbangkan MK. Jika Anda tak melaporkan ke Panwaslu hanya mencatatnya, nanti kita catat dulu baru ungkap di MK. Itu tak akan dipertimbangkan dalam sidang sengketan hasil pemilu, jadi memang harus diselesaikan di tingkatan Panwaslu,” ujarnya.
Amir menganggap peraturan baru akan memperbesar potensi kecurangan dalam Pilkada. Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu) tak pernah bisa menyelesaikan perkara.
“Selama saya jadi Ketua Panwaslu, kami tak pernah bisa mengeksekusi karena memang kita tak punya kewenangan, jadi memang selalu saja mental di Gakumdu. Kita hanya rekomendasi, entalah itu dijalankan KPU atau tidak karena Panwaslu hanya bisa begitu saja,” ujarnya. (*)
Anda tahu bagaimana jadinya ketika begal menjadi Anggota DPRD Makassar?
Tanyakan itu kepada Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Hanura, Jufri Pabe.
Namun, Jufri Pabe bukan jagal yang merisaukan Makassar belakangan ini.
Ia adalah jagal sapi atau pemotong sapi di daerah Antang, Manggala. Jufri juga adalah bos Tukang Jagal Sapi atau Ketua Asosiasi Pemotong Hewan di Rumah Potong Hewan, Antang, Manggala.
"Kalau begal sapi tak perlu gunakan otak tinggal baca basmalah langsung potong. Kalau di sini sangat perlu gunakan otak, ada mi hitung-hitungnya. Ada tommi lagi politiknya," ujar Anggota Komisi A DPRD Makassar ini.
Ketika turun ke 'arena' potong hewan, temannya sering kali menanyakan perasaannya menjadi anggota dewan.
"Banyak yang bertanya? Saya bilang jadi tong ki supaya bisa dirasakan karena agak beda ki ini," ujarnya.
Ia pun mengakui masih sering dimintai uang ketika turun melakukan reses atau kunjungan kerja.
"Saya bilang kita ini tak kelola uang, yang kelola itu pak wali jadi kita hanya liat saja itu kertas lalu lalang," ujarnya.
Namun, Jufri mengakui menjadi anggota dewan bukan untuk mencari uang tapi mewakili daerah pemilihannya, Pannakukang-Manggala.
"Kalau saya mau cari uang, lebih banyak itu lewat potong hewan ketimbang di sini," ujarnya. (*)
