Tidak Ada Piala Dunia Tahun Ini
1 minggu yang lalu
 |
| Langit mendung di atas sebuah warung kopi di Kota Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Minggu (5/1/2019. |
Hujan ini membahasahi bahkan menenggelamkan berbagai macam sesuatu yang berpijak ke bumi.
Sehingga, ada yang memuji dan menghujat hujan. Aku menulis dan mengangkat tema hujan menjadi salah satu liputan khusus di Tribun Timur, edisi Minggu (5/1/2020).
Karena sering kali manusia tak menikmati hujan itu membawa rahmat. Membawa rezeki untuk kita semua.
Air hujan akan mengamuk ketika tempatnya Anda ambil.
Bukankah manusia juga akan mengambuk jika tempat mereka diambil oleh orang lain? begitu juga dengan hujan dia akan mengambil tempat Anda.
Saya masih ingat setahun lalu, rumah ibuku terendam air luapan dari sungai. Banjir untuk pertama kali menerjang rumah kami.
Kami bukannya tak menjaga aliran drainase untuk tak mengalir. Tapi, hutan di hulu Sungai Jeneberang sudah beralih fungsi.
Mengutip Harian Tribun Timur, dalam catatan wahana lingkungan hidup (walhi) Sulawesi, penyebab kematian mereka adalah bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan telah diperkirakan terjadi di 90 persen wilayah Indonesia.
Selain topografi alami di suatu wilayah, potensi bencana ekologis Indonesia terutama di Sulawesi Selatan turut disebabkan oleh maraknya deforestasi (penghilangan hutan) yang dipengaruhi oleh praktik pertambangan yang buruk, dan ekspansi perkebunan monokultur seperti perkebunan sawit, atau perkebunan yang lain yang mengubah fungsi hutan.
Merujuk data studi Walhi Sulsel tahun 2019 tentang kondisi DAS Jeneberang yang sangat kritis, dimana vegetasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang yang berupa hutan tinggal 16,8 persen, sementara non hutan mencapai 83,2 persen.
Hal itu yang membuat WALHI Sulsel yakin bahwa tragedi banjir dan longsor merupakan bencana ekologis.
Hal itu diperkuat dengan hasil kajian bencana banjir dari Tim Kajian Banjir Sulawesi Selatan.
Ketua Tim Kajian Banjir Sulsel, Dr Ir Syamsu Rijal SHut MSi IPU mengungkap kajian tersebut untuk memperjelas penyebab banjir dan rawan banjir, 22 Januari 2019 lalu,
Menurutnya, fenomena hujan ekstrim, 22 Januari 2019 lalu, memberikan dampak signifikan terhadap beberapa wilayah DAS dan kabupaten/kota seperti Kabupaten Gowa, Jeneponto, Takalar, Maros dan Kota Makassar.
Faktor penyebab banjir, di samping karena curah hujan yang tinggi, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi faktor utama banjir bandang di beberapa daerah.
Pemerintah bukan tak diam.
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS PJ) membangun dua kolam retensi untuk mengurangi banjir di wilayah timur Kota makassar. Pertama, BBWS PJ membangun waduk pampang seluas 40 Ha.
Selanjutnya, kolam regulasi nipa-nipa memiliki luas 84 Ha dengan tampungan sebesar 3,58 juta meter kubik.
Bangunan ini akan menyimpan air untuk sementara waktu selama terjadi puncak banjir melalui pelimpah (spillway) dan mengalirkannya kembali ke hilir Sungai Tallo melalui pintu pengatur dan/atau pompa air.
Keberadaan bangunan ini bisa menurunkan dampak tingkat resiko banjir sebesar 30 persen dari luas ±3.000 ha di daerah Makassar bagian Timur.
 |
| Halaman Lipsus Tribun Timur |
Banjir dan tanah longsor nampaknya menjadi langganan untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Bencana sudah berulang kali terjadi di tanah Sulawesi namun tetap saja tak ada langkah radikal untuk menghalangi bencana ini.
Masyarakat tetap saja menebang hutan hingga terjadi penggundulan hutan di daerah pegunungan sehingga terjadi deforestasi.
Luas hutan Sulawesi Selatan tahun 2013 seluas 2.118.992 ha, namun sekitar 628 ribu ha kawasan dalam hutan dan 312 ribu luar kawasan hutan telah berubah menjadi lahan kritis.
Jika begini maka sekali lagi jangan menyalahkan hujan.
Kerusakan alam karena pekerjaan manusia sendiri merusak alam dengan dalih pembangunan.(*)
KOTA Makassar kini sudah berusia-412 tahun. Pemerintah Kota Makassar baru saja merayakan hari ulang tahun Makassar di Tribun Karebosi Makassar, Sabtu (9/11).
Ulang tahun Makassar bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah kemarin. Dalam berbagai sumber, masyarakat Makassar itu berawal dari Kerajaan Tallo. Tallo adalah akar dari orang-orang pertama yang mendiami Makassar.
“Kita berziarah ke Makam Raja-raja Tallo karena masyarakat Makassar ada di sana,” kata Ketua Panitia HUT ke-412 Makassar, Muhammad Sabri.
Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb selalu mengelu-elukan Makassar maju, bukan cuman soal pembangunan saja.
Tapi, masyarakat Makassar bisa menjadi manusia-manusia beradab.
“Rasa-rasanya ketika kita belum bisa menjaga kebersihan Kota, maka rasa-rasanya umur 412 itu membuat kita rugi,” kata Iqbal Suhaeb dalam sebuah sesi bincang sore di Rooftop Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (2/9).
Iqbal juga merasa Makassar jadi rugi jika masih banyak masyarakat melanggar aturan. Terakhir, Iqbal pun mengarahkan program supaya Makassar keluar dari stigma wilayah kumuh.
 |
| Aku ikut menziarahi makam Raja-raja Tallo di Jl Abdullah Raya, Kecamatan Tallo, Sabtu (9/11/2019). |
Ekonomi Makassar dalam berbagai laporan lembaga survei dan statistik bukan lagi berlari seperti visi Iqbal Suhaeb, Run Makassar. Makassar sudah meroket.
Pertumbuhan ekonomi terakhir Makassar mencapai 8,23 persen di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Sulewesi yang ada di 7,07 persen. Negara Indonesia hanya menyentuh 5 persen.
Hal itu juga bukan hal baru, karena Kota Makassar sejak dulu adalah kota dagang. Sesuai dengan masa lalu Makassar yang menjadi kota dagang internasional.(*)
Yuk Lihat wawancara bareng Pj wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb!
Tribun Lipsus turun dengan para aktor politik di Kota Makassar jelang Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar 2020. Pilkada ulang ini menampilkan wajah lama dan baru.
Mereka ini adalah tokoh dari jaringan pengusaha dan politik yang sudah berkiprah di makassar sejak puluhan tahun lalu. Tribun ingin memperlihatkan jejaring mereka di Makassar dan Sulsel karena Makassar adalah ibu kota sehingga para tokoh ini "mengirimkan" orang terbaik di dalamnya.
Mereka ini adalah tokoh dari jaringan pengusaha dan politik yang sudah berkiprah di makassar sejak puluhan tahun lalu. Tribun ingin memperlihatkan jejaring mereka di Makassar dan Sulsel karena Makassar adalah ibu kota sehingga para tokoh ini "mengirimkan" orang terbaik di dalamnya.
 |
| Lipsus Tribun Timur edisi Minggu (15/9). |
***
PARA aktor politik kota Makassar sudah menabuh genderangmasuk gelanggang Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar 2020.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadipanggung untuk para calon pemimpin Kota Makassar. Tak kurang 18 calon wali kota Makassar melamar partai pemenang kedua Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini di Kota Makassar ini.
Muka lama dan baru ikut mendaftar di partai berlambangkepala banteng ini. Para calon ini berasal dari keluarga biasa-biasa hinggakeluarga dengan jejaring politik nasional.
Mantan calon wali Kota Makassar pada Pilwali 2018lalu, Munafri Arifuddin, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, Syamsu Rizal MI, dan IrmanYasin Limpo juga ikut meminta restu dari Megawati Soekarno Putri, sebagai penentu utama kemana PDIP berlabuh.
Selain itu, ada juga muka baru seperti TaufiqulhidayatAnde alias Dr Onasis, Fadli Ananda, Muhammad Ismak.
Hal paling mengejutkan adalah Taufik Fachruddin dan Aliyah Mustika juga ternyata mengambil juga di detik-detik akhir.
Munafri saat ini punya hubungan sebagai menantu daripolitisi senior Partai Golkar, Aksa Mahmud. Aksa bukan sekadar politisi, iajuga adalah pengusaha mapan di Indonesia. Selain itu, ada juga mantan wali kota Makassar, DannyPomanto.
Danny punya jejaring pengusaha dan konstruksi di Indonesia.
Sementara itu, Syamsu Rizal MI menjadi refresentasidari Ilham Arief Sirajuddin, mantan wali kota Makassar.
Irman Yasin Limpo menjadi refresentasi dariperpanjangan tangan dari Syahrul Yasin Limpo, mantan gubernur Sulsel 2 periode.
Sementara itu, Taufiqulhidayat Ande alias Dr Onasis menjadi refresentasi dari pengusaha travel terbesar di Indonesia, PT Tiga Utama.Sementara itu, Fadli Ananda adalah anak dari mantanKetua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulsel, Iskandar Idy.
Para calon pemimpin ini menawarkan diri memimpin 1,6 juta jiwa masyarakat Makassar lima tahun ke depan. Sehingga, mereka mencari kendaraan politik untuk masuk ke gelanggang Pilwali Makassar 2020.
Selain menantu Aksa Mahmud, Munafri Arifuddin adalah CEO PSM Makassar. PSM Makassar mempunyai loyalitas kuat. Apalagi, Munafri baru saja membawa PSM juara pada Piala Indonesia mengalahkan Persija Jakarta.
Danny Pomanto punya pengalaman memimpin Kota Makassar.
Ia adalah petahana bersama Syamsu Rizal MI. Danny-Ical berhasil membawa 181 buah penghargaan.
IrmanYasin Limpo bukan cuman sebagai adik Syahrul Yasin Limpo. Ia juga selalu berhasil membawa keberhasilan di setiap dinas atau badan yang dia pimpin.
Dr Onasis menjadi pendatang baru di gelanggang politik Makassar. Selama ini, dia fokus sebagai dokter ahli radiologi di berbagai rumah sakit.
Ia bagaikan kertas putih di dunia politik. Tapi, keluarganya sudah besar sejak dulu. Bahkan, Megawati dan Ande Latief adalah sahabat di masa lalu kala masa rezim orde baru.
Kakak kandung Dokter Onasis, almarhumah Defti Reskiwati Ande atau sering disapa Ella adalah salah seorang staf Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Perempuan 45 tahun itu wafat ketika bertugas mendampingi Menko PMK Puan Maharani rapat persiapan haji di Makkah, Arab Saudi.
Mereka memang punya tokoh politik di belakangnya, tapi mereka juga seharusnya bisa menunjukkan kemampuan untuk memimpin Kota Makassar. Bukan cuman berlindung di balik kebesaran para tokoh ini.
Maka, sepatutnya mereka loyal kepada masyarakat Makassar. Apalagi, ketika mereka terpilih jutaan masyarakat bakal menyandangkan semua kebutuhannya kepada wali kota.(*)
 |
| Pakar air dari Inggris, Richard Jones. Dok/Desi Triani |
Ia mengatakan banjir yang melanda Kelurahan Manggala di area rendah bukan merupakan bencana alam.
Bahkan, bencana ini selalu berulang karena penananganan salah. Menurutnya, ada ada tata kelola irigasi dan pengairan keliru. Sehingga, Manggala diterpa banjir setiap tahun. Bahkan, dari survei Richard, warga Manggala rugi sekitar Rp 7,7 miliar awal tahun 2019.
Baca selengkapnya di Tribun Timur edisi cetak:
 |
| Edisi cetak Tribun Makassar, Sabtu (14/9). |
9 Agustus 2017, saya meliput Pak Habibie saat komandan Syahrul Yasin Limpo masih menjabat gubernur Sulsel.
Habibie datang pada puncak acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.
Saat itu, Syahrul rela menyerahkan kursinya kepada Presiden RI ke-3.
Baca selengkapnya beritanya!
Berani Geser Syahrul dari Kursi Kebesarannya? Sosok Ini Disebut Pak Presiden
Saat Habibie membawakan pidato sambutan, ia pun mengajak kepada semua pejabat untuk menatap maju dengan mengembangkan pesawat.
Menurutnya, pesawat terbang adalah simbol kemajuan negara.
Habibie kala itu, membawakan pidato dengan gaya bahasa "meledak-ledak" dan penuh semangat.
Aku melihat BJ Habibie yang menjadi lirik lagu Iwan Fals, dalam judul Oemar Bakri ini nampak tersenyum.
Tak ada penolakan dan pemberian ruang untuk foto. Ia nampak santai saja ketika puluhan kamera menghadap kepadanya.
Hanya ada dua orang pengawal nampak memperhatikan tetamu dari pejabat eselon II, tokoh masyarakat hingga pengusaha ini.
Tapi, Habibie nampak tersenyum kala melihat tarian Pepe'-pepe'ri Makka.
Lihat videonya:
Berani Geser Syahrul dari Kursi Kebesarannya? Sosok Ini Disebut Pak Presiden
Saat Habibie membawakan pidato sambutan, ia pun mengajak kepada semua pejabat untuk menatap maju dengan mengembangkan pesawat.
Menurutnya, pesawat terbang adalah simbol kemajuan negara.
Habibie kala itu, membawakan pidato dengan gaya bahasa "meledak-ledak" dan penuh semangat.
Saat itu, aku tak berani mendekat karena segang dengan Teknokrat Dunia ini.
Aku hanya mampu bisa mengambil foto dari jauh kala orang-orang mendekat.
 |
| Wefie bareng Presiden RI ke-3 BJ Habibie di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan, 9 Agustus 2017. |
Aku melihat BJ Habibie yang menjadi lirik lagu Iwan Fals, dalam judul Oemar Bakri ini nampak tersenyum.
Tak ada penolakan dan pemberian ruang untuk foto. Ia nampak santai saja ketika puluhan kamera menghadap kepadanya.
Hanya ada dua orang pengawal nampak memperhatikan tetamu dari pejabat eselon II, tokoh masyarakat hingga pengusaha ini.
Tapi, Habibie nampak tersenyum kala melihat tarian Pepe'-pepe'ri Makka.
Lihat videonya:
Mungkin dia mengenang masa kecilnya kala masih di Kota Parepare.
Habibie ini adalah keturunan Makassar, kakek buyutnya, Lamakasa adalah bangsawan Makassar.
Lamakasa memilih meninggalkan kampung halaman kala adanya perjanjian Bungaya dengan VOC, 1667 silam. Ia pun singgah ke Gorontalo kemudian menjadi pengusir bajak laut yang meresahkan di sana di masa lalu.
Habibie telah meninggal kita dengan berbagai kebanggan dan prestasi di mata dunia untuk bangsa Indonesia.
Semoga kita bisa mengikuti jejak Habibie. Semoga Pak Habibie tenang di sisi-Nya.(*)
PEMERINTAH Kota Makassar menjadi leading sektor untuk Apel Kebangsaan di depan Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Senin (2/9/2019) siang.
 |
| Aksi damai Makassar dari Indonesia di Monumen Pembebasan Irian Barat, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel, Senin (2/9/2019). |
Elemen masyarakat yang hadir yakni organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) Kota Makassar, OPD Kota Makassar, Ormas dan komponen Masyarakat Kota Makassar dengan tema Apel Kabangsaan "Dari Makassar untuk Indonesia Damai"
Mereka menyampaikan perdamaian atas kerusuhan dan rasis yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kasus ini bermula kala terjadi aksi protes Manokwari, Papua, Senin (19/8). Kondisi ini terjadi setelah aksi protes warga Papua diwarnai ricuh, blokade dan, pembakaran.
Kericuhan di Manokwari bermula dari berbagai unjuk rasa kelompok mahasiswa Papua yang diduga mendapat tindakan diskriminatif dan rasis.
Unjuk rasa ini memperingati Perjanjian New York 1962 antara Indonesia dan Belanda.
Rusuh terjadi di Jayapura, Sentani Papua Barat, Malang Jawa Timur; Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; Sula, Maluku; Bandung, Jawa Barat.
Bahkan, sempat terjadi kerusuhan di Asrama Papua Makassar, Jl Lanto Daeng Pasewang, Senin (19/8/2019) malam.
Setelah itu, Pemerintah Kota Makassar menginisiasi penggalangan solidaritas damai untuk Papua. (*)
Berikut facebook live Deklarasi Damai Makassar untuk Indonesia:
Deklarasi Damai Makassar untuk Indonesia:
a. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk menjaga persatuan dan soliditas umat dalam menciptakan suasana kondusif dan stabilitas Kamtibmas di wilayah masing - masing.
b. Mendukung sepenuhnya upaya aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan mengamankan oknum - oknum yang berusaha untuk terus melakukan provokasi antara elemen - elemen anak bangsa yang dapat menciptakan konflik horizontal.
c. Menghimbau kepada umat dan elemen bangsa untuk tidak mudah terpengaruh upaya provokatif dan senantiasa bersikap arif dalam menerima dan menyebarkan informasi kepada siapapun juga, terhindar dari upaya pembenturan antara elemen anak bangsa.
d. Mendukung Pemerintah Pusat agar segera mengkonsolidasikan dan memberikan pernyataan tegas, agar tokoh - tokoh yang ada di Papua Barat dan Papua, serta seluruh elemen anak bangsa agar kondisi Papua Barat dan Papua dapat segera terkendali, dan senantiasa untuk kembali menciptakan suasana Persaudaraan yang harmonis di kalangan anak bangsa.
e. Mendorong Pemerintah dan aparat hukum untuk segera bertindak profesional dan proporsional terhadap oknum - oknum provokator dengan adil dan konsisten sesuai perundang - undangan hukum yang berlaku, terkhusus kepada oknum-oknum yang secara lantang menolak eksistensi dan kedaulatan NKRI.
f. Menghimbau kepada seluruh komponen media elektronik, online, dan cetak agar senantiasa memberitakan peristiwa ini secara benar, adil, dan penuh hikmah serta kebijaksanaan, sehingga dapat menciptakan kondusifitas dan Kamtibmas di wilayah NKRI.
g. Menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI dan sandarkan diri kepada Ilahi Robbi, permantap ibadah serta tawakkal kepada Allah SWT.(*)
Papua adalah kita, dan kita adalah Papua
 |
| Dr Syamsuddin Radjab SH MH |
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Dr Syamsuddin Radjab SH MH mengatakan, Papua adalah bagian dari Indonesia.
Pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua sudah menjadi wilayah yang tak terpisahkan dengan Indonesia dalam ketetapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 14 Juli 1945.
Hal ini dikuatkan dengan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 berupaya penyerahan Belanda kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari wilayah NKRI melalui fasilitasi PBB dan yang terakhir hasil referendum penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 masyarakat Papua yang ingin melepaskan diri penjajah Belanda dan bergabung dengan Indonesia.
Menurutnya, secara historis, budaya dan ekonomi, masyarakat Makassar mempunyai peran penting untuk membebaskan Papua dari cengkraman penjajah Belanda melalui operasi Mandala berpusat di Makassar.
Selain itu, akulturasi budaya Makassar dan Papua serta kemajuan ekonomi yang dipelopori para pedagang dari Makassar.
Monumen pembebasan Irian Barat saat ini masih berdiri di Jl Jenderal Sudirman.
"Kala itu, Makassar atau Sulsel menjadi punggung perjuangan saat itu untuk membebaskan Irian Barat," katanya Direktur Jenggala Center ini, Sabtu (31/8/2019).
Jenggala Center adalah lembaga think thank bentukan dari Jusuf Kalla.
Selain itu, suku Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar adalah pembangun dasar ekonomi dari Papua dan Papua Barat.
"Itu sangat jelas kita bisa lihat pembangunan ekonomi di Manokwari, Jayapura, Wamena, Puncak Jaya dan daerah lainnya. Pokok katanya, dari sepanjang pesisir hingga pegunungan sumbangsi masyarakat Sulsel sangat berperan penting,” katanya.
Bahkan, lanjut Syamsuddin, sepanjang garis perbatasan dengan Papua Nugini, sektor pendidikan dan ekonomi sangat ditopang dengan para perantau yang berasal dari Sulawesi Selatan, baik sebagai guru, pedagang dan pekerja lainnya disektor non-formal yang memajukan Papua.
“Papua adalah kita, dan kita adalah Papua”, tutupnya.
Lihat juga video orasi kebangsaan dari aktivis di Makassar!
Tiba-tiba, datang teman dan langsung menyatakan," mantap sekali Liputan Khusus,"
Saya pun langsung merespon," kita bacakah?
"Iyalah," jawabnya cepat!
Kami pun langsung tersenyum.
Yah! Selama dua pekan ini, Tribun Timur edisi cetak menurunkan liputan khusus (Lipsus) menuju Pilkada Serentak 2020.
Khusus dua pekan ini, fokus ke tantangan dan potensi Makassar.
Pekan pertama, membahas para tokoh masyarakat yang menawarkan dirinya.
Dan track record mereka di "jagad" Kota Makassar.
Hari ini, Tribun Timur menurunkan liputan tentang tracking ekonomi Makassar sejak 500 tahun lalu.
Pekan selanjutnya, kita masih akan membahas Kota Makassar. (*)
 |
| Pakai tangga untuk ungkap harapan ke Tribun Timur. |
Ada yang menulis sembari berdiri, ada yang nungging sedikit. Bahkan, ada yang pakai tangga.
Tapi, salah satu yang membuat terharu sekaligus tak habis pikir adalah cara Public Relations Swiss-Belhotel Makassar, Keisha Veldon.
Selain membubuhkan doa dan harapan di Dinding Harapan, sebutan khas kami untuk dinding khusus hari ulang tahun Tribun Timur, Keisha melayangkan dua ciuman.
Crew Redaksi Tribun cukup kaget.
Tapi, bahagia juga atas cara Keisha mengekspresikan perasaan ke Tribun Timur, hahahaha....
Selamat HUT ke-15 Tribun Timur!
#hyperlocal
#tribuntimurhutke15
 |
| Public Relations Swiss-Belhotel Makassar, Keisha Veldon mencium "Dinding Harapan" Tribun Timur |
BACA JUGA:
TERIMA KASIH!
JANGAN LUPA SUBSCRIBE MY CHANNEL YOUTUBE
JANGAN LUPA FOLLOW MY INSRAGRAM
Catatan 14 tahun Tribun Timur
Hujan-hujanan menembus hujan yang sebentar rintik, sebentar lagi deras.
Dingin pun menembus hingga jaket kulit hitamku. Padahal, motor hanya melaju antar 50-60 km/jam.
Belum lagi, kaki yang masih sakit dan perih karena dua kali jatuh.
Pokoknya, awal memulai tahun keempat di Tribun Timur penuh cobaan.
Tapi, karena Tribun Timur menjadi tempat untuk menuangkan hobby dan passion maka itu tidak menjadi berat.
Bahkan, kaki menjadi lebih sehat ketika melihat suasana redaksi jelang ulang tahun ke-14.
Seperti, kembali menjadi jurnalis kampus periode 2008-2010 di Kampus Universitas Negeri Makassar.
Melihat candaan, mendengar gosip pejabat, mendengar dinamika politik jelang Pilkada Serentak 2018. Hahaha... Hampir 2 pekan ini, memang saya tidak pernah masuk kantor dan bertemu teman-teman politisi.
Jadi, setelah melihat dan membantu proses pengerjaan edisi khusus HUT Tribun Timur ke 14, saya pun turun untuk foto di depan landmark HUT 14 sekitar 01.45 wita.
Itulah kisah foto yang Anda sedang liat. Foto ini diambil oleh rekan sekantor secara terburu-buru.
Yah! Kita harus berterima kasih kepada Tribun Timur karena memberikan peluang untuk memberikan inspirasi, mendapatkan teman dan tentu nafkah untuk keluarga.
Sering kali istriku, Yuyu mempertanyakan masalah telat pulang dan pulang pagi.
"Yah, selain Tribun memberikan kita nafkah, saya juga tak berani melamarmu jika tidak bekerja di Tribun," ujar ku lirih.
Dalam hati ku pun tertawa. Itu bukan alasan main-main.
Mana bisa melamar seorang gadis dan berani ke rumahnya kalau tidak punya uang. Tribun memberikan kita anggaran itu. Hahaha...
Jadi, terima kasih Tribun Timur sudah memberikan kami hidup. Selain itu, yah memberikan kita peluang untuk terus berkarya dalam menulis secara bebas dan bertanggung jawab. (*)
JANGAN LUPA FOLLOW INSTAGRAMKU!
Malam Ini, crew Redaksi Tribun Timur makan malam bersama di sebuah restoran di kawasan Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.
Hampir semua crew Redaksi datang menyantap nasi putih, ayam goreng, tempe, tahu plus kangkung goreng.
Semua crew datang di tengah hujan rintik Makassar.
Makan malam ini tak biasa. Bahkan, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur Thamzil Thahir ini pertama dalam sejarah Tribun Timur berdiri.
Ada apa? Ternyata Tribun Timur ingin membangun semangat keluarga dalam mengelola bisnis media.
Tak gampang bertahan jika itu tak terwujud.
Sehabis itu, semua kembali beraktivitas untuk bekerja mempertahankan media ini sebagai kawan masyarakat Sulawesi Selatan.
Jadi referensi untuk masyarakat Sulsel. Amin!
JANGAN LUPA FOLLOW INSTAGRAMKU!
Joko Widodo, presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ikut berkurban untuk untuk masyarakat Gowa pada Idul Adha 1438 H.
Adnan Purichta Ichsan YL, bupati Gowa, menerima langsung sapi ini.
Tiga kali pembawa acara Hari Besar Idul Adha mengumumkan sapi Jokowi.
Saat jamaah datang, sebelum Salat Ied dan sesudah Salat Ied.
"Jangan lupa saksikan pemberian sapi Bapak Presiden Jokowi kepada bapak bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan sebentar. Pak Gubernur akan mewakili penyerahan ini," katanya.
Itu bukan pertama kali, tahun lalu Syahrul juga menyerahkan sapi Limousin dari Jokowi saat kurban di Lapangan Karebosi untuk masyarakat Makassar, 12 September 2016.
Sapi limousin adalah sapi yang pertama kali dikembangkan di Perancis. Harga ini beragam, ada yang cuman Rp 17 Juta, namun ada juga yang mencapai Rp 55 Juta per ekor. (*)
Muhammadiyah Akhir Secara Gamblang membiarkan untuk ziarah kubur asalkan
tak melakukan ritual minta berkah.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulsel, KH Mawardi Parewangi menganggap komentar dari Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir tak masalah.
"Dalam agama Islam memang perlu untuk ziarah kubur untuk mengingatkan kita akan mati dan mendoakan keluarga yang sudah tiada," katanya, Jumat (3/6/2016).
Ia pun menampik isu selama ini bahwa Muhammadiyah melarang untuk ziarah kubur.
"Yang kita larang adalah meminta berkah di kuburan dan meminta sesuatu," katanya.
Ia pun mengingatkan selama ini belum ada surat edaran dari PP Muhammadiyah terkait membolehkan ziarah kubur.(*)
#tribuntimur #muhammadiyah #muhammadiyahID #sulsel #ramadan #hijriah #ziarah #kubur #PWMuhammadiyahsulsel
Petang menerpa Redaksi koran ternama di Makassar, Sabtu (5/3).
Suara gemuru kendaraan lalu lalang di redaksi yang terletak di Jl Cendrawasih no 430, Makassar, Sulsel.
Setiap hari begini. Setiap hari pun pengendara ini melihat gedung berlantai 2.
Namun, belakangan ini perusahaan membangun gedung pencakar langit.
Ah bukan, gedung mencoba mencakar langit.
Gedung lima lantai ini juga hampir rampung.
Semua beton sudah menjadi lantai. Sisa dinding.
12 tahun harian yang bernama Tribun Timur ini menunggu untuk membangun gedung.
Beberapa pendiri Tribun Timur masih tetap ada tapi beberapa juga sudah berkarya di tempat lain.
Saya adalah generasi muda Tribun. Masuk ke sini setelah Tribun Timur menasbihkan dirinya sebagai koran nomor satu di Makassar.
Koran dengan pembaca paling banyak. Semoga saya mampu memberi kontribusi untuk media ini. Mari berkarya. Independen!
*Diskusi Publik DPW PPI Sulsel
Direktur Lembaga Monitoring Sosial Media, Win and Wise Comm, Anwar Abugaza melontarkan pemikiran bahwa tak satu pun aktivitas manusia lepas saat ini dari Sosial Media (Sosmed).
Bahkan kasus absurd (mustahil) sering menjadi bahan kampanye untuk menjatuhkan lawan calon kepala daerah.
Hal ini dia sampaikan pada Diskusi Publik Dewan Pengurus Wilayah Poros Pemuda Indonesia (DPW PPI) Sulsel di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/11/2015).
"Tak ada satu pun yang luput dari sosial media, bukan hanya hal-hal positif tapi negatif. Termasuk kampanye pada Pilkada serentak 2015 ini," ujarnya.
Sebelum memulai, Anwar menyabet mic dari tangan moderator sekaligus Ketua PPI Sulsel, Taqwa Bahar.
Anwar pun memilih berdiri ketimbang duduk bersama pembicara dari Mapolda Sulselbar, Bawaslu RI, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Misna M Attas.
"Kampanye negatif bukan hanya tuduhan saja tapi dilengkapi dengan foto editan yang bisa dibilang negatif campaign. Beberapa kasus di daerah entah itu betul atau tidak maka itu langsung dilempar ke sosial media. Inilah sosial media menampung semua," ujarnya.
Anwar Abugaza mengatakan semestinya masyarakat dan tim pemenangan memaksimalkan sosial media untuk meminimalisir kecurangan.
"Kita hanya melihat saat ini hanya digunakan untuk hal-hal yang tak substansi," ujarnya.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kerman Birops Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar, Kompol Mustari meminta saksi, tim pemenangan dan masyarakat untuk menyebarluaskan ke sosial media (sosmed) hasil pemilu berupa C1 plano sehabis perhitungan.
"Jadi mesti semua tim paslon memfoto hasil c1 plano, satu masukan untuk teman KPU dan Panwaslu," ujarnya.
Kompol Mustari menganggap cara ini sangat efektif untuk mencegah kecurangan struktural selama pemilihan.
“Hal ini lah yang kami pakai selama sehingga data kami valid,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota KPU Sulsel, Misna M Attas memandang tema diskusi Demokrasi yang Santun dan Amanah sebagai Wujud Kedewasaan Berpolitik dengan mengangkat golongan putih (golput).
"Sekarang ini kami terus menekan angka golput dengan sosialisasi dan kemudahan regulasi," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa golput ideologis terjadi karena adanya pemilih yang memboikot pemilihan.
Menurut, mantan Aktivis HMI ini, beberapa negara melakukan wajib pilih namun khusus Indonesia hanya hak pilih.
"Di beberapa negara lain memberikan denda dan sanksi saat memilih, tapi kita belum karena masih hak pilih," ujarnya.
Paslon Bisa Berbuat Curang Tanpa Hukuman
Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, Dr Anwar Ilyas meminta pemerintah pusat untuk menghentikan Pilkada serentak.
"Saya sudah mengalami maka hentikanlah Pilkada ini, ada berapa banyak orang yang berteman bermusuhan hanya karena kepentingan sesaat dan uang saja," ujarnya.
Dosen Hukum Unhas ini menganggap peraturan tindak perkara sengketan hasil pemilu membuat tim pasangan calon bisa berbuat curang.
Menurut Amir, Mahkamah Konstitusi (MK) tak akan mengadili proses lagi melainkan hasil suara.
“Jika begitu, andaikan ada paslon berbuat curang maka itu tak akan dipertimbangkan MK. Jika Anda tak melaporkan ke Panwaslu hanya mencatatnya, nanti kita catat dulu baru ungkap di MK. Itu tak akan dipertimbangkan dalam sidang sengketan hasil pemilu, jadi memang harus diselesaikan di tingkatan Panwaslu,” ujarnya.
Amir menganggap peraturan baru akan memperbesar potensi kecurangan dalam Pilkada. Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu) tak pernah bisa menyelesaikan perkara.
“Selama saya jadi Ketua Panwaslu, kami tak pernah bisa mengeksekusi karena memang kita tak punya kewenangan, jadi memang selalu saja mental di Gakumdu. Kita hanya rekomendasi, entalah itu dijalankan KPU atau tidak karena Panwaslu hanya bisa begitu saja,” ujarnya. (*)
