“Dari
Teater DPR, rakyat perlu tahu parpol mana yg benar2 bela rakyat dan mana yg
sesungguhnya membohongi rakyat .” Tweet Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin,setelah APBN-P 2013 disahkan.
Rencana pemerintah untuk menaikkan BBM akhirnya
selesai dengan kemenangan partai koalisi. Akhir perdebatan panjang oleh wakil
rakyat yang terhormat di Gedung DPR RI, Jakarta, membuat rakyat mesti membeli
harga BBM premium Rp6500 per liter. Pemerintah berasumsi, jika BBM tak naik
maka akan membebani APBN 2013. Dengan melalui
rapat APBN-P 2013, pemerintah melalui partai koalisi berhasil meng-gol-kan rencana
ini.
 |
| Suasana Rapat Paripurna setelah pengesahan APBN-P 2013. |
Solusi pemerintah terhadap rakyat miskin akibat kenaikan
BBM ini adalah Bantuan Sementara Langsung Masyarakat (BSLM). Masyarakat akan
mendapat Rp150 ribu per bulan selama empat kali. Bantuan ini setengah dari BLT tahun
2005, tahun itu setiap kepala keluarga
yang tergolong miskin mendapat jatah Rp300 ribu. Solusi ini hanya akan memotong
masalah pada ujungnya bukan pada pangkalnya. Pemerintah sebaiknya membangun
infrastruktur dan sarana kepentingan umum seperti perbaikan dan penambahan jalan,
perbaikan sekolah, pembenahan pusat kesehatan, dan pembangunan manusia. Kasarnya
pemerintah membuat sebuah terobosan yang dapat mencerdaskan bangsa bukan
menyuapnya dengan materi yang bersifat sementara.
Karut marut Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 kemungkinan
akan terulang. Orang berduit banyak akan mengaku miskin. BLSM hanya akan menjadi
alat politik untuk partai penguasa. Jika rakyat menerima saja, maka tak ada perubahan
pola berpikir rakyat saat ini. Berpikir jangka pendek!
Sosialiasi ke masyarakat tentang BBM dan anggaran selalu
klise. Transparansi tak pernah ada. Isu kenaikan BBM ini dilepaskan begitu saja
tanpa pengendalian. Tarik ulur kepastian kenaikan selalu berujung pada dilema
pada masyarakat. Bayangkan isu ini sudah digulirkan akhir tahun lalu. Hingga beberapa
oknum masyarakat menimbun BBM ini yang menimbulkan aksi protes.
Mahasiswa menjadi ujung tombak yang menolak kenaikan
BBM bersubsidi. Mereka meminta pemerintah tak menaikkan BBM karena akan
berimplikasi dengan inflasi. Yang berarti harga dan jasa dipastikan naik. Mahasiswa
juga meminta untuk nasionalisasi sumber daya alam seperti Minyak dan Gas
(Migas). Namun pemerintah selalu tak siap dengan berbagai alasan. Analisis
penulis, pemerintah sepertinya tersandera dengan asing. Utang pemerintah menjadi
mahar yakni asing yang mengolah minyak Indonesia. Selain itu tak ada SDM yang
mumpuni untuk mengolah minyak sendiri. Padahal kebutuhan akan minyak memang
sangat besar.
Rapat APBN-P 2013 pun semacam menjadi panggung
sandiwara bagi elit politik di negara ini. Mereka memainkan lakonnya
masing-masing. Elit politik memainkan perannya dengan ciamik. Semua mengaku membela hak-hak rakyat. Penulis tak mau berpolemik
siapa yang membela atau membohongi rakyat. Biarlah rakyat yang menilai.
Sekarang adalah tugas kita bersama yakni mencari
solusi supaya negara ini dapat mandiri. Dapat mengolah sendiri sumber daya
alamnya. Iran dan Venezuela bisa menjadi contoh tentang pengolahan negara dan
isinya. Memang butuh pemimpin kuat. Iran mempunyai Ahmadinejad sedangkan
Venezuela dulu punya Presiden Hugo Chavez. Mereka mengolah sendiri minyaknya. Semua
rakyat mendukung mereka. Tak peduli gertakan dan intimidasi dari negara asing.
Saling curiga mesti dibuang jauh-jauh. Apalagi
saling menjatuhkan. Hanya karena materi, sebagai awak bangsa yang beradab rela
menjadi kaki tangan asing.
Indonesia harus punya juga satu ideologi pada setiap
elemen masyarakat. Mulai dari grass root hingga elemen paling atas yakni pemerintah. Pancasila
mungkin bisa menjadi ideologi bersama. Berbeda memang menjadi hak masing-masing
rakyat namun mesti juga punya kesamaan yakni ideologi Pancasila. Bangsa Indonesia
adalah bangsa besar jadi pasti bisa merdeka sesungguhnya. (*)
0 komentar